You are here
Home > Tupoksi > Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Mempunyai Tugas :

  1. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
  2. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan gaji PNS;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan peraturan bupati tentang pelaksanaan APBD;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan gaji;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan peningkatan pelayanan dan fasiltasi penerimaan daerah;
  6. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan, dengan kegiatan program pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan dana transfer daerah;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan, fasiltasi pencairan dana SKPD se Kabupaten Blitar;
  8. merumuskan kebijakan petunjuk teknis bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan pengadminis-trasian penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran setara kas, atas beban rekening Kas Umum Daerah;
  10. mengkoordinasikan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas di bantu oleh tiga Sub Bidang, yaitu :

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan, mempunyai tugas :

    1. melaksanakan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kabupaten;
    2. menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan teknis terkait dengan pengelolaan keuangan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten;
    3. melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara SKPD se-Kabupaten;
    4. menyusun penerimaan Dokumen Pengajuan Pencairan dana SKPD se Kabupaten Blitar dan lampirannya yang meliputi SPP-SPM UP, GU, TU, LS, SPP Nihil, SPP, SPM Non Anggaran SSP Pajak SKPD se Kabupaten;
    5. meneliti kelengkapan dokumen SPP-SPM UP, GU, TU, LS, SPP Nihil, SPP Non Anggaran dan lampiranya SKPD se Kabupaten untuk proses penerbitan SP2D;
    6. menerbitkan Draf SP2D ( UP, GU, TU, LS, Nihil dan Non Anggaran );
    7. meneliti dan memaraf draf SP2D dimaksud terkait kesesuaian Kode Rekening Belanja, Jumlah Rupiah, Kesesuaian pembebanan Pajaknya, Rekening Bendahara Pihak Ketiganya yang selanjutnya mengajukan ke Kasubid Pengelolaan Kas untuk proses pencairan dana;
    8. mengadakan rekonsiliasi realisasi Pencairan Dana dengan Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Sub Bidang Lainnya;
    9. meneliti dan mencocokan Print out Anggaran Kas dengan Simda Keuangan untuk memastikan kecukupan tersedianya Anggaran Kas kegiatan SKPD;
    10. menyiapkan bahan rapat evaluasi penyerapan dana;
    11. melaksanakan kegiatan dan monitoring kegiatan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD;
    12. mengadakan Pembinaan terkait dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bendahara pengeluaran SKPD;
    13. menyiapkan Bahan Rapat Penyusunan Peraturan Bupati terkait dengan Pedoman Pelaksanaan APBD setiap tahun;
    14. menyusun dan membuat buku Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten;
    15. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
    16. mengadakan rekonsiliasi terkait realisasi penyerapan dengan bidang lain untuk pengendalian anggaran kas;
    17. memfasilitasi dan memproses penerbitan SP3B dana JKN Puskesmas se Kabupaten;
    18. meneliti, memverifikasi dan memaraf draft SP3B Dana JKN tersebut selanjutnya menyediakan ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk ditandatangani;
    19. memberikan arahan dan petunjuk kepada staf agar pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan dan rencana;
    20. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Bidang Pengelolaan Kas, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Daerah Kabupaten;
  2. melaksanakan Pelayanan proses pencairan dana SKPD atau Pihak Ketiga;
  3. melaksanakan administrasi secara tertib atas penerimaan dan pengeluaran daerah kedalam buku kas, koreksi dan validasi rekapitulasi penerimaan harian dan penerimaan bulanan;
  4. melaksanakan Pengelolaan Dana Transfer dari Pusat, Provinsi dan lainnya;
  5. melaksanakan adminstrasi realisasi penyerapan dan evaluasi pertanggungjawaban anggaran transfer Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, koordinasi dan rekonsiliasi dengan SKPD penerima dana transfer;
  6. mengadakan rekonsiliasi dengan DJPK, Propinsi terkait dengan pelaksanaan penggunaan dana Transfer;
  7. mengadakan Perhitungan Silpa Dana Transfer;
  8. membuat laporan dan mengirimkan penggunaan Dana Transfer;
  9. membuat surat pengajuan pencairan dana transfer dari pusat maupun dari Provinsi sesuai ketentuan;
  10. melaksanakan administrasi terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, baik berupa uang tunai maupun surat berharga;
  11. meneliti, mengoreksi dan memvalidasi serta menyediakan Buku Kas Umum Kabupaten Blitar untuk ditandatangani Kuasa BUD;
  12. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan dengan SKPD terkait rekonsiliasi laporan penerimaan bulanan seluruh SKPD Unit Penghasil;
  13. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun SK Pengguna Anggaran SKPD se Kabupaten Blitar, untuk penetapan besaran uang persediaan dan besaran anggaran kas per tribulan dalam satu tahun anggaran pada SKPD se Kabupaten;
  14. melakukan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank tempat penyimpanan uang daerah, koreksi dan validasi laporan rekonsiliasi Bank;
  15. merancang penerimaan dan penyetoran penerimaan pajak dan bukan pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, koreksi dan validasi rekapitulasi penyetoran pajak SKPD dan Pihak Ketiga se Kabupaten ke Kas Negara;
  16. memvalidasi bukti lunas bayar SPM yang dibuat SKPD dan validasi surat bukti setoran bukan pajak SKPD se Kabupaten;
  17. melaksanakan penempatan uang daerah, pengelolaan dan penatausahaan investasi jangka pendek daerah, koordinasi dalam pengelolaan penempatan deposito pada Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN sesuai petunjuk;
  18. membuat laporan realisasi penerimaan bunga harian investasi jangka pendek (deposito) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap Tribulan;
  19. menyusun dan menyediakan laporan kas posisi harian untuk di validasi BUD dan Kuasa BUD dan disediakan kepada Sekretaris Daerah;
  20. melaksanakan koordinasi dengan Subbid lainnya di BPKAD; dan
  21. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penatausahaan pengelolaan gaji SKPD se Kabupaten meliputi pengelolaan gaji, mutasi gaji, kenaikan dan penurunan gaji, gaji terusan, uang duka maupun gaji pindahan PNS dari luar daerah;
  2. menyiapkan bahan pembinaan/Bimbingan Teknis penatausahaan pengelolaan gaji Bagi Bendahara SKPD se Kabupaten;
  3. melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Gaji Kepada para Bendahara Gaji SKPD Sekabupaten Blitar Melalui Bimbingan Teknis;
  4. mengadakan Rekonsiliasi Data Gaji PNS SKPD dengan Para bendahara Gaji Sekabupaten Blitar setiap 3 bulan sekali;
  5. melaksanakan Rekonsiliasi Data PNS penerima Gaji dengan PT. TASPEN Kediri setiap bulan;
  6. melakukan Rekonsiliasi Data JKK dan JKM dengan PT. TASPEN untuk realisasi pembayaran Iuran JKK dan JKM setiap bulan;
  7. menerima dokumen pengajuan pencairan pembayaran gaji PNS dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Aparatur Sipil Negara dari SKPD se Kabupaten;
  8. meneliti dokumen pengajuan pencairan pembayaran gaji dan iuran JKK JKM SKPD se Kabupaten untuk proses penerbitan SP2D, baik SP2D Gaji dan SP2D Iuran JKK dan JKM;
  9. melakukan Penerbitan Draf SP2D Khusus Gaji maupun SP2D Iuran JKK dan JKM dan meneliti dan memferivikasi Draf SP2D dimaksud serta memaraf untuk selanjutnya diajukan ke Sub Bidang Pengelolaan Kas untuk proses pencairan;
  10. membuat dan meneliti serta mengirimkan Data IWP, Data Taperum dan Data Lainnya terkait dengan penggajian ke PT TASPEN paling lambat tanggal 5 setiap bulan;
  11. membuat dan mengirim data iuran Askes PNS Aktif maupun yang sudah meninggal setiap bulan ke Kantos BPJS Kesehatan Kediri setiap bulan;
  12. melayani pengajuan  SKPP, meneliti print out  SKPP  bagi PNS yang pensiun, mutasi/pindah tempat tugas dan meninggal dunia;
  13. melakukan Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Kediri terkait dengan pembayaran /Penyetoran PFK terkait dengan pembayaran Askes, IWP PNS, IWP Pemda setiap bulan;
  14. menerbitkan SP2D pencairan dana termasuk pembayaran gaji PNS SKPD se Kabupaten Blitar serta memvalidasi draft SP2D;
  15. mengikuti undangan rekonsiliasi hasil pungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga ke Kantor Taspen dan Kantor Askes setiap 3 bulan sekali;
  16. melaksanakan administrasi dan menyimpan dokumen dokumen yang berhubungan dengan penggajian;
  17. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bidang Pengelolaan Gaji;
  18. mengadakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D Gaji dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
  19. memberikan arahan kepada staf agar pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan dan rencana;
  20. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan
  21. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Top