You are here
Home > Tupoksi > Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Aset Daerah;
  2. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan barang Aset Daerah;
  3. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Aset Daerah;
  4. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Aset Daerah;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian Aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  6. mengkoordinasikan pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi retribusi ijin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Aset Daerah;
  9. mengkoordinasikan pensertifikatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  10. mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD dalam hal penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  11. mengkoordinasikan penyusunan usulan tim penilai Aset Daerah dalam rangka pencatatan dalam neraca daerah;
  12. mengkoordinasikan pemeliharaan, pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan Aset Daerah yang telah diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  13. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan status penggunaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;
  14. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah;
  15. mengkoordinasikan pengumpulan data Inventaris Barang;
  16. mengkoordinasikan pelaksanaan proses penghapusan dan pemindahtanganan Aset Daerah;
  17. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan sensus Aset Daerah;
  18. mengkoordinasikan enyiapan bahan usulan data pejabat pengelola Aset Daerah;
  19. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Aset Daerah;
  20. mengkoordinasikan penyusunan standar barang daerah dan standar kebutuhan Aset daerah bersama dengan SKPD terkait;
  21. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan Rencana Kebutuhan Aset Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;
  22. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis penggunausahaan Aset Daerah;
  23. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Aset Daerah;
  24. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Aset Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
  25. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah;
  26. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Daerah;
  27. mengkoordinasikan penyiapan data koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah;
  28. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
  29. mengkoordinasikan perencanaan, pengaturan dan pengusulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
  30. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  31. mengkoordinasikan pelaksanaan penghitungan dan penyusunan usulan penetapan ganti kerugian pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
  32. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan pemerintah daerah;
  33. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  34. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  35. mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  36. mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah dan rumah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  37. mengkoordinasikan pemutakhiran data Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
  38. mengkoordinasikan pelaksanaan proses pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
  39. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  40. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  41. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas di bantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang dengan tugas sebagai berikut :

Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah, mempuntai tugas, sebagai berikut :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset Daerah;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset Daerah;
  3. penyusunan petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang mili;
  4. pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah;
  5. pelaksanaan penatausahaan Aset Daerah;
  6. merencanakan pengumpulan data Inventaris Barang;
  7. menyusun standar barang daerah dan standar kebutuhan Aset Daerah bersama dengan SKPD terkait;
  8. melaksanakan penelitian usulan Rencana Kebutuhan Aset Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;
  9. menyusun bahan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Aset Daerah;
  10. menyusun bahan analisis pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah;
  11. penyiapan data koordinasi penyelenggaraan penatausahaan Aset Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah;
  12. pemutakhiran data Sistem Informasi Barang Aset Daerah;
  13. penyiapan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  14. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah , mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah;
  3. melaksanakan pemanfaatan Aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  4. merencanakan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna Aset Daerah;
  5. merencanakan pelaksanaan pemanfaatan Aset Daerah;
  6. melaksanakan proses pemindahtanganan Aset Daerah;
  7. melaksanakan penelitian usulan status penggunaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;
  8. menyusun bahan analisis penggunausahaan Aset Daerah;
  9. menyusun bahan analisis pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
  10. melaksanakan pendataan potensi retribusi pemakaian Aset Daerah berupa tanah;
  11. merencanakan pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
  12. melaksanakan inventarisasi wajib retribusi yang memanfaatkan tanah dan rumah/bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  13. melaksanakan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  14. melaksanakan pemetaan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  15. melaksanakan pemetaan dan pengukuran tanah dan rumah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  16. melaksanakan proses pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
  17. menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  18. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  19. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan penelitian usulan pejabat fungsional umum yang mengurus Aset Daerah dari pengguna barang;
  2. merencanakan, mengatur dan mengusulkan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
  3. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  4. melaksanakan penghitungan dan penyusunan usulan penetapan ganti kerugian pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
  5. menyusun kebijakan dan pedoman pengendalian dan penghapusan Aset Daerah;
  6. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan penghapusan Aset Daerah;
  7. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan penghapusan Aset Daerah;
  8. melaksanakan proses penghapusan Aset Daerah;
  9. merencanakan pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan Aset Daerah, selain tanah dan bangunan;
  10. melaksanakan penagihan dan pencatatan penerimaan lain-lain yang sah atas Aset yang dikerjasamakan;
  11. melaksanakan pembinaan pengelolaan Aset Daerah;
  12. menyusun bahan analisis penghapusan Aset Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
  13. menyusun bahan analisis pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Daerah;
  14. merencanakan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  15. merencanakan penyelesaian ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan pemerintahan;
  16. merencanakan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  17. merencanakan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan pemerintah daerah;
  18. menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  19. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  20. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Top